Politik dan Peradaban Kerajaan Islam Demak Pada Abad ke-16

0

 

Pemberitaan-pemberitaan yang dapat dipercaya dan yang agak luas mengenai sistem pemerintahan, para pejabat kerajaan, dan Keraton Demak dalam abad ke-16 boleh dikatakan tidak terdapat dalam karya-karya tulisan Jawa dan Portugis mengenai zaman itu. Yang berikut ini berdasarkan beberapa catatan lepas, umumnya keterangan tentang tokoh-tokoh yang agak berarti dalam pelbagai cerita dan selanjutnya berdasarkan perkiraan belaka.

Menurut cerita tutur Jawa, yang dikuatkan dalam buku-buku cerita dan cerita babad pada abad ke-17 dan abab-abad berikutnya, kerajaan Islam Demak merupakan lanjutan Kerajaan Majapahit yang “kafir” itu. Dalam cerita-cerita selanjutnya (yang tidak dapat dipercaya) Raden Patah, raja yang legendaris itu, bahkan dianggap seolah-olah putra maharaja “kafir” yang terakhir. Ternyata bagi para penulis Jawa pada abad ke-17 dan abad-abad sesudahnya, perbedaan agama (antara kafir dan Islam) tidak begitu penting dibanding dengan kesesuaian dalam susunan pemerintahan. Padahal, penulis-penulis ini orang-orang Islam; malahan mungkin banyak di antara mereka termasuk “golongan orang alim”. Karena itulah mereka banyak menaruh perhatian pada legenda-legenda tentang orang suci.
Masuk akal sekali bahwa pendapat Jawa ini banyak benarnya. Raja-raja Jawa Islam di kerajaan-kerajaan kecil sepanjang pantai utara Jawa telah bertahun-tahun hidup sebagai raja taklukan – begitulah perkiraan orang – di bawah kekuasaan maharaja “kafir”, sebelum raja Demak merasa sebagai raja Islam merdeka dan memberontak terhadap “kekafiran”. Tidak diragukan lagi bahwa sudah sejak abad ke-14 orang-orang Islam tidak asing lagi di kota Kerajaan Majapahit dan di bandar Bubat. Cerita-cerita Jawa, yang memberitakan adanya “kunjungan menghadap raja” ke Keraton Majapahit sebagai kewajiban tiap tahun, juga bagi raja-raja bawahan beragama Islam, mengandung kebenaran juga. Dengan melakukan “kunjungan menghadap raja” secara teratur itulah raja taklukan menyatakan kesetiaannya; sekaligus dengan jalan demikian ia tetap menjalin hubungan dengan para pejabat Keraton Majapahit, terutama dengan Patih. Waktu raja Demak menjadi raja Islam merdeka dan menjadi sultan, tidak ada jalan lain baginya – begitu perkiraan orang – selain meniru tata cara yang sudah dikenal baik dalam hal pemerintahan negara dan upacara keraton.
Bahwa banyak bagian dari peradaban lama, sebelum zaman Islam telah diambil alih oleh keraton-keraton Jawa Islam di Jawa Tengah, terbukti jelas sekali dari kesusastraan Jawa pada zaman itu. Raja Demak Senapati Jimbun disebut sebagai penyusun suatu himpunan undang-undang dan peraturan di bidang pelaksanaan hukum, yang diberi nama Jawa Kuno: Salokantara. Naskah-naskah Jawa kuno tentang pemerintahan dan pegawai-pegawai raja (Wadu Aji) ternyata telah dikenal juga dalam karangan-karangan selanjutnya dalam versi Jawa Tengah. Keraton Demak dan keraton-keraton Islam abad ke-16lainnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah pasti telah mengetahui naskah-naskah tersebut. Melalui perantaraan mereka, bahan itu telah dikenal di Jawa Tengah bagian selatan pada abad ke-17 dan sesudahnya.
Di keraton-keraton Jawa, juga di zaman pra-Islam, patih raja menduduki tempat yang penting. Beberapa cerita babad memuat penggambaran singkat mengenai para patih raja-raja Demak (Meinsma, Babad, hal. 62). Mereka itu mungkin para penguasa di Wana Salam (di selatan Demak, di tepi Sungai Tuntang), dan merupakan keturunan seorang hamba setia dari moyang raja-raja yang datang dari “atas angin” (jadi, mungkin seorang asing dari seberang lautan, seperti majikannya). Dalam satu babad (Babad Tanah Djawi, jil. III, hal.14) Patih Demak diberi nama Mangkurat.
Di zaman pra-Islam, keluarga raja sebelumnya, sekelompok pemimpin rohani terkemuka mengambil alih kedudukan di keraton dan dalam pemerintahan. Mereka itu berkali-kali disebut, dengan gelar dan namanya, dalam kata pendahuluan amanat-amanat raja yang ditulis pada lembaran kuningan, yang tersimpan sampai kini. Beberapa di antara pemimpin rohani itu pernah menjadi hakim pada mahkamah agung kerajaan; mereka disebut dharmadhyaksa dan kertopapatti. Dalam kitab-kitab hukum dari zaman Demak, misalnya Salokantara karangan Senapati Jimbun, mereka itu disebut jeksa. Kata ini rupanya berasal dari dharmadhyaksa. Tentu raja-raja Islam di Demak mengambil alih lembaga mahkamah agung kerajaan itu dari Majapahit “kafir” pendahulu mereka. Pengadilan pradata, yang sampai akhir abad ke-19 terdapat di De Vorstenlanden (Daerah Raja-Raja Jawa Tengah) sebagai mahkamah agung kerajaan, dapat dipandang sebagai suatu lembaga yang berasal dari zaman pra-Islam.
Dapat dimengerti bahwa di Demak para jeksa (yang tentunya beragama Islam, seperti semua pegawai negeri lainnya) tidak mempunyai kekuasaan rohani yang sama seperti para dharmadhyaksa “kaftr” di Majapahit; kekuasaan itu mereka punyai karena memiliki pentahbisan dalam masyarakat Syiwa dan Budha. Dalam pemerintahan negara Islam di Demak sudah seharusnya disediakan tempat bagi hukum Islam, yaitu fiqh. Menurut teorinya, seharusnya fiqh itu di negara-negara Islam mempunyai kedudukan tertinggi; tetapi umum mengetahui bahwa keadaan demikian itu boleh dikatakan tidak pernah ada di mana pun. Di Jawa hukum adat dan hukum peradilan yang bercorak “Hindu” masih bertahan di samping hukum Islam. Fiqh hanya terbatas pada hukum perkawinan dan yang bersangkutan dengan itu. Juga segala perkara yang dalam arti sempitnya termasuk bidang ibadat tentunya dikuasai oleh fiqh.
Sebagai ahli dan penegak hukum fiqh (= fakih) di Demak yang beragama Islam itu, sudah tentu bertindak seorang kiai dari kalangan alim ulama. Jabatan pemangku hukum syariat dan fungsi pemimpin masjid (imam), sudah sejak permulaan zaman Islam di Jawa berhubungan erat. Gelar “pangulu” (kepala), yang sudah dipakai oleh imam-imam di Demak, mungkin suatu bukti betapa besarnya kekuasaan yang mereka peroleh, juga di bidang hukum. Mungkin sekali nama Sunan Kalijaga, yang menurut legenda merupakan orang terpenting di antara para wali dan pemimpin majelis di Masjid Demak yang suci itu, ada hubungannya dengan kata “kali”; dalam bahasa Arab kadhi. Biasanya nama itu dianggap berasal dari sebuah sungai kecil, Kali Jaga, di Cirebon. Di beberapa ibu kota (pernah di Pesisir) jabatan hakim kepala Islam (kali, kadhi) tetap terpisah (atau dipisahkan) dari jabatan imam. Seperti halnya di Majapahit “kafir”, boleh jadi kekuatan militer raja-raja Demak sebagian besar berdasarkan para prajurit yang terdiri dari para pemuda sukarela dari kalangan tuan tanah dan para petani bebas. Legenda tentang Jaka Tingkir, yang kemudian menjadi raja di Pajang, memperlihatkan bagaimana seorang pemuda dengan jalan masuk dinas pasukan tentara di ibu kota, akhirnya mencapai pangkat tertinggi. Pasukan Tamtama, yang dimasuki Jaka Tingkir, sudah ada di Keraton Majapahit, dan sampai abad ke-20 ini masih tetap ada “prajurit Tamtama” di keraton raja-raja di Jawa Tengah, Surakarta dan Yogyakarta. Tetap dipakainya nama kuno ini untuk suatu kelompok prajurit merupakan salah satu contoh betapa kuat naluri orang Jawa untuk mempertahankan peninggalan di bidang budaya.
Pada zaman Demak kefanatikan orang-orang yang baru saja memeluk agama Islam dan jiwa kepahlawanan tradisional umat Islam telah mendorong orang-orang yang semula termasuk “masyarakat alim” -yaitu para perajin dan pedagang di lingkungan masjid ibu kota dan desa – bergabung menjadi kelompok-kelompok bersenjata dengan tujuan mempertahankan agama yang benar dan memperluas daerah agama Islam. Dapat diakui bahwa itulah yang merupakan latar belakang terbentuknya kelompok “penghulu bersenjata”, seperti diberitakan dalam Serat Kandha (hal. 337-339) dan dalam beberapa cerita babad. Pejuang-pejuang agama yang penuh semangat itulah yang menurut cerita, di bawah pimpinan yang dipertuan di Kudus (ia sendiri keturunan penghulu) telah secara aktif ikut serta dalam perang suci yang menyebabkan jatuhnya ibu kota “kafir” Majapahit untuk selama-lamanya.
Masuk akal jika ada dugaan bahwa kelompok pegawai keraton yang setengah militer setengah religius itu (di keraton-keraton Jawa Tengah sejak abad ke-17 dikenal dengan nama Suranata) adalah peninggalan suatu kelompok “orang-orang alim” yang dipersenjatai dan berasal dari golongan menengah di kota-kota. Mereka telah berhasil merebut tempat yang paling dekat dengan raja.
Pada paruh kedua abad ke-17, lama sesudah keluarga raja Demak terpaksa menyerahkan segala kekuasaannya kepada raja-raja Mataram, kekuasaan di Demak dipegang oleh seorang tumenggung Suranata. Hal itu antara lain tertulis dalam uraian berbahasa Belanda tentang ekspedisi di bawah pimpinan Hurdt pada tahun 1678 (Graaf, Hurdt). Orang-orang Belanda mengira bahwa ia harus dipandang sebagai “pangeran pewaris” (putra mahkota). Mungkin juga tumenggung itu mengambil namanya dari Suranata, satu golongan prajurit yang telah ada pada zaman gemilangnya Demak, seabad yang lalu. Nyatanya di Kudus juga terdapat sebuah masjid kecil Suranata di dekat reruntuhan keraton dahulu. Dalam Sadjarah Dalem, silsilah keturunan keluarga raja Mataram disebutkan bahwa Ratu Podang, putri kedua Ratu Wandan (saudara perempuan Sultan Agung di Mataram yang giat dan cerdas itu, dan kawin dengan Pangeran Pekik, Pangeran Surabaya yang terakhir) telah dikawinkan dengan seorang tumenggung di Mataram. Oleh seorang pamannya yang sangat berkuasa, yaitu Sultan Agung, ia diangkat sebagai bupati di Demak dengan nama Tumenggung Suranata. Konon, makamnya terletak di Kroya. Mungkin inilah orangnya, atau mungkin ayahnya yang dimaksud dengan Tumenggung Suranata dari tahun 1678.
Tentang susunan tempat kediaman raja-raja, keraton, dan pembangunan kota-kota di Jawa dalam abad ke-16, hanya sedikit yang kita ketahui. Dapat diterima bahwa para raja Islam di Demak, raja-raja sezamannya dan para pengganti mereka di kerajaan-kerajaan Islam lainnya mengikuti contoh ibu kota kerajaan Majapahit yang terkenal itu. Menurut cerita, ada bagian-bagian gedung yang dipindahkan dari Majapahit ke Demak dan Kudus, dan ada seorang ahli bangunan Majapahit, Ki Sepet, yang bekerja untuk raja-raja Demak dan Cirebon.
Tempat kediaman maharaja Majapahit dalam abad ke-14 dilukiskan dalam buku Nagara Kertagama (Pigeaud, Java, jil. V, denah I dan II). Persamaan dalam pola dasar antara tempat kediaman maharaja itu dan keraton-keraton dewasa ini di ibu kota kerajaan-kerajaan Jawa Tengah bagian selatan, Surakarta dan Yogyakarta, memang sangat mencolok. Persamaan itu membuat kita mengakui bahwa raja-raja Mataram pada permulaan abad ke-17 telah mencontoh keraton-keraton Demak dan Pajang, yang pada abad ke-16 telah dibangun menurut pola dasar Keraton Majapahit pada abad ke-14 atau ke-15. Besar kemungkinan, perbandingan dan ukuran bagian-bagian gedung-gedung itu telah berubah dalam waktu beberapa abad. Boleh jadi keraton-keraton di Daerah Raja-Raja Jawa Tengah (De Vorstenlanden) itu lebih luas dari keraton-keraton sebelumnya. Sayang, kerusakan-kerusakan hebat yang diakibatkan oleh perang pada abad-abad ke-17 dan ke-18, dan yang disebabkan pula oleh tata kota modern pada abad ke-19, peninggalan tempat-tempat kediaman raja-raja di kota-kota Pesisir Jawa hampir hilang sama sekali. Hanya penyelidikan tanah dan penggalian-penggalian oleh dinas purbakala yang sanggup menampilkan pola dasarnya kembali.
Menurut uraian-uraian para pengunjung Portugis dan Belanda yang pertama, kebanyakan kota-kota pelabuhan Jawa pada abad ke-16 dan pada permulaan abad ke-17 diperkuat dengan kubu-kubu pertahanan, pagar-pagar bertiang atau tembok. Demikian diceritakan tentang kota-kota Demak, Jepara, Cirebon, Banten, Pati, Tuban, Sidayu, Gresik, Surabaya, Aros Baya, Wirasaba, dan Pasuruan. Sebagian dari kubu-kubu itu baru dibuat sesudah pertengahan abad ke-16, atau diperbaiki dan diperluas. Tidak ada petunjuk-petunjuk yang jelas bahwa pada abad ke-14, selama pemerintahan raja-raja “kafir” di Majapahit, kota-kota di Jawa telah dikelilingi oleh kubu-kubu pertahanan perang yang kuat. Jika pada abad ke-15, lebih-lebih pada abad ke-16, terjadi pertambahan peralatan perang di Jawa, hal itu disebabkan mengendurnya keamanan dan bertambahnya bahaya serangan dari pedalaman. Perlawanan orang-orang alim dan raja-raja Islam melawan Majapahit, dan kekeruhan di Demak sesudah meninggalnya Sultan Tranggana, mungkin telah menimbulkan kekacauan dan bentrokan-bentrokan di semua wilayah. Tentang hal itu tidak ada berita yang sampai kepada kita.
Bertambahnya bangunan-bangunan militer di Demak dan ibu kota lainnya di Jawa pada abad ke-16, kecuali karena keperluan yang sangat mendesak, disebabkan juga oleh pengaruh tradisi kepahlawanan Islam dan contoh-contoh yang dilihat di kota-kota Islam di luar negeri. Mungkin juga golongan menengah Islam yang bertempat tinggal di perkampungan sekitar masjid besar merasa perlu mengamankan kepentingan materi mereka dan membantu Perlindungan Agama, yaitu raja, membangun kubu pertahanan militer.
Peranan penting Masjid Demak sebagai pusat peribadatan kerajaan Islam pertama di Jawa, dan kedudukannya di hati orang-orang beriman pada abad ke-16 dan sesudahnya. Terdapatnya jemaah yang sangat berpengaruh dan dapat mengadakan hubungan dengan pusat-pusat Islam internasional di luar negeri (di Tanah Suci, dan bila perlu, dengan Khalifat Turki) mungkin merupakan hal yang membedakan pemerintahan negara Keraton Majapahit “kafir” lama itu dengan Kesultanan Demak yang masih muda.
Bagian-bagian penting peradaban Jawa Islam yang sekarang, seperti wayang orang, wayang topeng, gamelan, tembang macapat, dan pembuatan keris, kelihatannya sejak abad ke-17 oleh hikayat-hikayat kebudayaan Jawa dipandang sebagai hasil penemuan para wali, orang-orang suci Islam, yang hidup sezaman dengan Kesultanan (Demak). Cerita-cerita itu bahkan menganggap jenis-jenis wayang tertentu ada kaitannya dengan beberapa orang suci, sebagai penemunya. Namun, pasti kesenian tersebut sudah mendapat kedudukan penting dalam peradaban Jawa sebelum Islam, kemungkinan berhubungan dengan ibadat. Pada waktu abad ke-15 dan ke-16 di kebanyakan daerah di Jawa tata cara “kafir” harus diganti dengan upacara keagamaan Islam, seni seperti wayang dan gamelan itu telah kehilangan sifat sakralnya. Sifatnya lalu menjadi “sekuler”. Sekularisasi dari yang dahulunya memiliki unsur-unsur “kafir” merupakan awal perkembangan ungkapan seni yang terkenal di Jawa Islam dewasa ini. Sejak abad ke-17, cerita-cerita Jawa berpendapat bahwa beralihnya Pulau Jawa ke agama Islam adalah berkat semangat dakwah Islam para wali. Oleh karena pengislaman itu membawa serta sekularisasi dalam kesenian, maka sekularisasi itu, yaitu permulaan perkembangan kesenian Jawa “modern”, untuk masa itu, merupakan jasa orang-orang suci itu juga.
Sampai seberapa jauh ungkapan-ungkapan kesenian, seperti jenis-jenis wayang dan tembang tertentu, dapat dikaitkan dengan para wali, seperti Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, dan Sunan Giri, masih perlu diselidiki kebenarannya. Pokoknya abad ke-16 itu ternyata sangat penting bagi perkembangan seni Jawa Islam sekarang ini, yang lahir dari contoh-contoh yang lebih tua, yang “kafir” dan sakral.
Perkembangan sastra Jawa, yang pada waktu itu dikatakan “modern”, juga mendapat pengaruh dari proses sekularisasi karya-karya sastra yang dahulu keramat dan sejarah suci dari zaman kuno. Peradaban ,Pesisir”, yang berpusat di bandar-bandar pantai utara dan pantai timur Jawa, mungkin pada mulanya – pada abad ke-15 – tidak semata-mata bersifat Islam. Tetapi kejayaannya pada abad ke-16 dan ke-17 dengan jelas menunjukkan hubungan dengan meluasnya agama Islam.
Keruntuhan yang cepat dari Kesultanan Demak yang masih muda itu, dan kerajaan-kerajaan lain sepanjang pantai utara Jawa pada abad ke-16 dan ke-17 beserta muncuinya Kerajaan Mataram di pedalaman pada satu pihak, ditambah dengan munculnya Betawi yang asing dan tidak-Islam itu pada pihak lain, menyebabkan cara berpikir yang bersifat internasional dari kaum beragama dan para penguasa duniawi makin lama makin melemah di Jawa. Pada abad ke-18, di Jawa Tengah sebelah selatan, lebih-lebih di Surakarta, mulai tampak kegiatan renaissance di bidang sastra dan peradaban Jawa dari zaman sebelum Islam, yang sangat mengagung-agungkan “zaman kuno” dan Majapahit yang “kafir” itu. Sejak itu sampai zaman modern ini, “Majapahit” di Jawa, dan di Indonesia, merupakan tonggak keagungan ketatanegaraan dan kebudayaan kuno. Kesultanan Islam di Demak, yang hanya sebentar mengalami masa jayanya, dalam kenangan-kebudayaan orang-orang Jawa dari kalangan atas, terdesak ke pojok.

Dikutip dari Kerajaan-kerajaan Islam Di Jawa, DR. H.J. DE GRAFF, DR. TH. G.TH. PIGEAUD

 

Leave A Reply